Impessa.id, Yogyakarta : Munculnya perlawanan diplomatik dengan perbedaan persepsi dan wacana terkait persengketaan hukum yuridis antara hukum nasional dan hukum produk regional, salah satunya kebijakan Wali Nangroe merupakan fenomena konflik politik paradiplomasi yang dilakukan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Indonesia.

Fenomena tersebut yang melatar belakangi Dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional UMY, Takdir Ali Mukti, S.Sos.,M.Si menyampaikan hasil disertasinya pada sidang terbuka promosi Doktor berjudul “Sengketa Politik Paradiplomasi Antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Pembentukan Lembaga Wali Nangroe.” Sidang terbuka promosi Doktor berlangsung Kamis (15/8) di Gedung Kasman Singodimedjo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

“Penelitian ini memfokuskan untuk mengeksplorasi konflik paradiplomasi yang terjadi antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk menemukan alasan-alasan mengapa Pemerintahan Aceh menetapkan dan mempertahankan keputusan politik paradiplomasinya yang bertentangan dengan Pemerintah Republik Indonesia,” jelas Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si.

Dalam penelitian disertasinya, Takdir Ali Mukti menjelaskan ada keberlanjutan ideologi politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam pemerintah Aceh. Hal ini terjadi karena ideologi GAM menjadi preferensi politik Pemerintah Aceh dalam mempertahankan keputusan tentang Lembaga Wali Nangroe. "Adanya ideologi GAM atau tiroisme ini juga menjadikan para pemimpin pemerintahan Aceh merumuskan pilihan rasionalitas politiknya dengan mengutamakan penghormatan kepada marwah bangsa Aceh.

Langkah konkrit yang dilakukan pemerintahan Aceh yakni pembuatan Peraturan Daerah (Qanun) tentang bendera dan lambang Aceh, serta simbol kepemimpinan tertinggi Aceh melalui pembentukan Lembaga Wali Nangroe (LWN) yang dipimpin oleh Wali Nangroe dengan kewenangan yang semaksimal mungkin menuju Negara Aceh Merdeka. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa preferensi politik ideologi GAM, berpengaruh positif terhadap upaya mempertahankan keputusan politik paradiplomasi yang bertentangan dengan pemerintah pusat, sebagai cara untuk merealisasikan poin-poin dalam MOU Helsinki sesuai dengan cita-cita perjuangan GAM," paparnya.

Kebaruan dalam penelitian tergambarkan pada rasionalitas politik khas Pemerintah Aceh yang dipengaruhi oleh preferensi ideologi GAM tahun 2013 yang berbeda dengan keumuman teoritik rasionalitas politik suatu pemerintahan. “Secara teoritis, keumunan rasionalitas politik dalam suatu pemerintahan akan memiliki urutan dari paling prioritas, yaitu survival, security, prestige, dan influence. Namun dalam Pemerintah Aceh terjadi perubahan dan pergantian urutan rasionalitas politik, yaitu prestige, security, welfare, justice, dan survival," ungkap Takdir Ali Mukti.

Dari gagasan penelitian disertasi yang dipaparkan dalam sidang terbuka promosi doktor, Takdir Ali Mukti,S.Sos.,M.Si berhasil mendapatkan gelar Doktor Politik Islam dan dinobatkan menjadi doktor Politik Islam UMY ke-24. Takdir Ali Mukti,S.Sos.,M.Si mendapatkan predikat Cumlaude dengan memperoleh nilai IPK  3.86 dan menempuh studi 3 tahun 6 bulan. Kemudian tim promotor dan penguji pada sidang terbuka promosi doktor, yaitu Prof.Dr.Tulus Warsito,M.Si. selaku promotor, Dr. Surwandono,S.Sos.,M.Si. selaku co-promotor, Dr. Ulung Pribadi,M.Si., Prof. Dr. Bambang Cipto,M.A., Dr. Dafri Agussalim,M.A., dan Prof.Dr.Irwan Abdullah selaku penguji. (Sofia/Antok Wesman).