Impessa.id, Yogyakarta: Menjelang rangkaian webinar berakhir, lewat konferensi pers yang dilaksanakan (9/7/20) di Kampung Mataraman, panitia Kongres Kebudayaan Desa -KKD memaparkan tentang agenda lanjutannya.

Eko Nuryono selaku Koordinator Festival Kebudayaan Desa-Desa Adat Nusantara menuturkan bahwa acara berlangsung 13 hingga 16 Juli 2020 dengan tajuk “Menjaring Gagasan dan Imajinasi Tentang Indonesia Baru” dan dikemas dalam tiga sajian, yaitu Talkshow, Produksi Video, dan Performing Art.

Untuk Serial Talkshow tayang secara live streaming dalam dua sesi, pagi dan sore, melalui YouTube di Channel Konggres Kebudayaan Desa, pada pukul 10.00-12.00 WIB dan pukul 13.00-15.00 WIB.

“Melalui Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara ini kami berharap dapat memberikan gambaran di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat desa adat, tentang tatanan Indonesia Baru dan tentang kearifan local,” ungkap Eko Nuryono.

Desa-desa adat dari berbagai daerah di Indonesia yang tampil dalam talkshow diantaranya Desa Adat Boti NTT, Desa Adat Papua, Desa Adat Sigi Sulawesi Tengah, Desa Adat Baduy Banten, Desa Adat Aceh, Desa Adat Minang, Desa Adat Melayu, Desa Adat Batak, Desa Adat Tidore, Desa Adat Dayak, Desa Adat Bajo dan Desa Adat Sasak.

Rangkaian Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara di Kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta, juga mengagendakan gelaran Wayang Pulau kreasi Nanang Garuda berkolaborasi dengan seniman dari Minang dan Dayak. “Diujung acara, ada suluk kebudayaan. Ini menjadi puncak acara untuk membangun Indonesia baru seperti apa yang akan didistribusikan ke seluruh pelosok nusantara,” jelasnya.

Masuk dalam rangkaian keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara tersebut merupakan jawaban terkait anggapan bahwa KKD mengabaikan masyarakat adat. Wahyudi Anggoro Hadi selaku Lurah Desa Panggungharjo memperjelas bahwasanya Festival Kebudayaan Desa bisa menunjukkan keberpihakan dan dorongan negara untuk memberi pengakuan kepada masyarakat adat.

“Festival Kebudayaan adalah jawaban Kongres Kebudayaan Desa (KKD) tidak abai kepada masyarakat adat. Upaya ini agar negara mendudukkan masyarakat adat sama seperti masyarakat lainnya. Sehingga, upaya ini bisa memberikan alternatif tawaran ke negara dari perspektif masyarakat adat,” aku Wahyudi Anggoro Hadi. (Eko Nuryono/Antok Wesman-Impessa.id)